Muscablub  ! Ada 2 Calon Kandidat Muncul, Akan Menjadi Ketua MPC Pemuda Pancasila Lahat

LAHAT –  Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat, belum lama ini agak sedikit kisruh, dimana para Pengurus PAC atau anak ranting cabang Kecamatan se- Kabupaten Lahat, menggelar solidaritas mosi tidak percaya atas kepemimpinan ketua sekarang yang terkesan tidak proaktif dalam menjalankan roda organisasi sebagaimana mestinya.

Proses untuk menuju Musyawarah cabang luar biasa (Muscablub) bukanlah mudah melainkan,  banyak melewati beberapa tahapan pertimbangan, menimbang, Surat mosi tidak percaya harus memenuhi beberapa aspek kriteria berupa, tidak menjalankan roda organisasi yang baik, tata kelola cara organisasi tidak sesuai Adrt, mirisnya surat SK dan KTA tidak diberikan hampir se-Kabupaten Lahat.

Menyikapi hal tersebut, (tim-red) berusaha menghubungi melalui pesan singkat WhatsApp Sekretaris MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Lahat Suwardi, perihal tanggapan apakah benar 2 kandidat diatas akan menjadi ketua baru menghiasi wajah pp.

“Bisa jadi, sebenarnya kami sedang menunggu pembentukan carateker di MPW dan proses surat mosi tidak percaya ke MPW, kalau saya pribadi siapa saja yang menjadi ketua yang terpenting bisa membawa organisasi ke arah yang lebih baik,”ujar didik pesan singkatnya.

Perlu di ketahui, Pemuda Pancasila (PP) adalah organisasi paramiliter yang didirikan pada 28 Oktober 1959 oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Organisasi ini awalnya bernama Pemuda Patriotik dan merupakan sayap pemuda dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).

Untuk diketahui, IPKI merupakan partai politik yang didirikan oleh pentolan militer Indonesia pada era Orde Lama atau pada saat era kepemimpinan Presiden Soekarno.

IPKI merupakan partai politik yang didirikan dengan tujuan sebagai lawan ideologis dari Partai Komunis Indonesia (PKI).

Ketika PKI mendirikan organisasi Pemuda Rakyat, IPKI meresponsnya dengan mendirikan organisasi Pemuda Pancasila pada 28 Oktober l959.

IPKI sendiri didirikan oleh tiga perwira tinggi TNI, yaitu A.H. Nasution, Ahmad Yani, dan Gatot Soebroto, dengan tujuan menangkal ancaman komunisme yang diwakili oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) serta menegakkan ideologi Pancasila sebagai satu-satunya pedoman bangsa.

Seiring dengan berkembangnya IPKI, Pemuda Patriotik berganti nama menjadi Pemuda Pancasila. Bersamaan dengan itu, lahir pula beberapa sayap organisasi seperti Buruh Pancasila, Tani Pancasila, dan Wanita Pancasila yang dibentuk untuk menghadapi kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan PKI, seperti Pemuda Rakyat, Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), dan Gerwani.

Pada awal era Orde Baru, IPKI berkembang menjadi partai politik dan turut serta dalam Pemilu 1971. Namun, terjadi perpecahan internal yang menyebabkan IPKI bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sementara Pemuda Pancasila memilih berafiliasi dengan Golkar yang saat itu menjadi partai dominan dalam pemerintahan.

Pada tahun 1981, terjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Pemuda Pancasila di Cibubur. Dalam pertemuan ini, Japto Soerjosoemarno, seorang bangsawan Mangkunegaran, terpilih sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila. Sejak saat itu, Japto menjadi sosok yang identik dengan kepemimpinan ormas ini dan terus memimpin hingga saat ini.


Peran Pemuda Pancasila dalam sejarah Indonesia

Pemuda Pancasila memainkan peran penting dalam berbagai peristiwa sejarah Indonesia, khususnya pada 1965 saat kudeta yang berujung pada penggulingan pemerintahan Presiden Soekarno.

Organisasi ini dikaitkan dengan peran sebagai pasukan pendukung militer dalam pembantaian terhadap mereka yang dituduh sebagai simpatisan PKI. Dokumenter The Act of Killing (Jagal, 2012) menggambarkan bagaimana kelompok ini berkontribusi dalam peristiwa tersebut.

Pada era Orde Baru, Pemuda Pancasila dikenal sebagai salah satu organisasi yang mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Soeharto. Hubungan dekatnya dengan Golkar membuat Pemuda Pancasila berkembang pesat dengan jutaan anggota tersebar di seluruh Indonesia. Saat Orde Baru berakhir, Pemuda Pancasila tetap bertahan dan beradaptasi dengan dinamika politik yang berubah. Redaksi