Gaduh di KPU Deka Mandala Pertanyakan SOP dan Minta Panwascam serta PPK segera direshuflle



 

Lahat – Deka Mandala salah satu organisatoris pemuda Kabupaten Lahat menyikapi polemik terkait kegaduhan yang muncul pasca implementasi dari keputusan MK RI Nomor : 275-01-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang menganjurkan KPU Kabupaten Lahat untuk melakukan Pengitungan Surat Suara Ulang (PSSU) di beberapa TPS yang ada di Kecamatan Tanjung Tebat Daerah Pilih IV Lahat. Senin (24/06/24).

 

Saat di bincangi, Deka Mandala menegaskan pada tahap Persiapan sampai ke Pencoblosan KPU Kabupaten Lahat telah melakukan tindakan yang kami anggap telah menciderai integritas serta independensi dari penyelenggara pemilu itu sendiri. Mulai dari penentuan warna PDL PPK yang bertentangan dengan Keputusan KPU RI, Lolosnya beberapa anggota PAC Parpol menjadi anggota PPK dan yang paling fenomenal syarat mencoblos harus melampirkan KTP/Ijaza atau tanda pengenal lainnya. Padahal surat undangan pencoblosan sudah didapatkan kejadian ini terjadi di TPS 07 Kelurahan Kota Jaya jadi pada saat itu banyak orang yang golput di karenakan mayoritas masyarakat hanya membawa undangan pencoblosan tidak dengan KTP atau Identitas lainnya.

 

Tentu ini semua menjadi presedent buruk untuk KPU Kabupaten Lahat sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dari awal, jauh sebelum Pileg saya dan teman-teman konsisten mengawal dan menyuarakan hal-hal bersifat teknis yang di lakukan KPU Kabupaten Lahat, akan tetapi suara kami hanya dianggap angin lalu oleh seluruh stake holder terkait.

 

serat akan kepentingan itulah kata yang pas untuk di smartkan ke KPU Kabupaten Lahat. Jadi hal yang wajar jikalau hari ini masyarakat kabupaten Lahat dipertontonkan dengan aksi sulap menyulap Form Model C1.

PSSU salah satu masalah dari sekian banyak masalah yang berhasil terungkap kepermukaan setalah adanya gugatan yang di kabulkan oleh Mahkama Konstitusi.

 

 

Tak elok memang jikalau kita hanya menyalahkan satu pihak, tentu ini menjadi tanggung jawab semua pihak terkhusus BAWASLU, GAKUMDU dan DPRD. Sinergi lintas institusi harus di galakan apalagi menjelang Pilkada November 2024. Asas pemilu yang Luber dan Jurdil harus di wujudkan agar supaya asas tersebut tidak menjadi jargon belaka.

 

Di akhir perbincangan Deka Mandala juga menegaskan supaya tidak timbul klaster baru yang ber output konflik/kegaduhan pasca Pilkada agar kiranya 5 Panwascam dan 27 anggota PPK yang asal-muasalnya dari kabupaten tetangga untuk segera di reshuffle.

 

Sumber. : Armando

Publisher : Redaksi

  • Related Posts

    Fakta Persidangan : Bawaslu Akui Ada Pelanggaran, Potensi PSU Pilkada Lahat Terbuka Lebar

    LAHAT – Setelah mengikuti mendengar dan penelaah video prosesi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu, maka Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lahat 2024 yang berlangsung pada tanggal 27…

    Setelah Viral, Kadis DLH Empat Lawang Diduga Perintahkan Oknum ASN Memukul dan Mengancam Wartawan

      Empat Lawang, – Setelah video pemberian gaji petugas kebersihan melalui pintu belakang viral, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Empat Lawang diduga memerintahkan seorang oknum ASN untuk mengancam dan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Kesbangpol Provinsi Aceh Resmi Keluarkan STL-DPD AKPERSI Aceh, Thaifuri Sekjen Akpersi Terima Lngsung dari Kesbangpol Aceh.

    Kesbangpol Provinsi Aceh Resmi Keluarkan STL-DPD AKPERSI Aceh, Thaifuri Sekjen Akpersi Terima Lngsung dari Kesbangpol Aceh.

    DPD LSM Barak NKRI Laporkan Dugaan Indikasi Korupsi Dana Desa ke kejaksaan Negeri Musi Rawas

    DPD LSM Barak NKRI Laporkan Dugaan Indikasi Korupsi Dana Desa ke kejaksaan Negeri Musi Rawas

    Ketua Umum AKPERSI, Bersama Jurnalis Geruduk i Kementrian Desa, Permintaan Maaf Pak Menteri Secara Terbuka

    Ketua Umum AKPERSI, Bersama Jurnalis Geruduk i Kementrian Desa, Permintaan Maaf Pak Menteri Secara Terbuka

    Polisi Bersama pihak terkait akan Hentikan Aktivitas Galian C Ilegal di Desa Gorowong kec Parung panjang

    Polisi Bersama pihak terkait akan Hentikan Aktivitas Galian C Ilegal di Desa Gorowong kec Parung panjang

    Ketua Umum AKPERSI Berikan Arahan di Sekretariat DPD Banten

    Ketua Umum AKPERSI Berikan Arahan di Sekretariat DPD Banten

    DPD Akpersi Kepulauan Riau .Mengelar Acara Peringati Hari Pers Nasional HPN di Gedung Tun-Fatimah Senggarang Tanjung Pinang.

    DPD Akpersi Kepulauan Riau .Mengelar Acara Peringati Hari Pers Nasional HPN di Gedung Tun-Fatimah Senggarang Tanjung Pinang.