Adminmedia
Lahat – Saryono anwar Ketua Dewan pimpinan wilayah gerakan rakyat peduli keadilan-republik Indonesia(grpk-ri) provinsi Sumatra Selatan angkat bicara terkait adanya’ isu-isu yang muncul di berita tentang akan adanya mutasi jabatan di pemerintah kabupaten lahat. GRPK-RI:Aksi jilid 4 Besar Besaran, di 2 titik Kemendagri dan didepan pemda Lahat.
Yang mana seharusnya PJ bupati lahat Muhammad Farid hanya meneruskan program program yang sudah direncanakan oleh bupati sebelumnya, apa lagi selama ini diduga keras bahwa PJ bupati lahat Muhammad Farid tidak netralitas dan terkesan memihak kesalah satu partai besar terbukti diwaktu pelantikan pjs 43 kepala desa beberapa bulan yang lalu. maka dengan demikian saya selaku masyarakat kabupaten lahat yang peduli dengan kabupaten lahat.
“Yang berselogan SEGANTI SETUNGGUAN, mengingat kan kepada Pj bupati agar tidak terjebak dalam suatu situasi dan kondisi yang dapat merugikan Pj bupati itu sendiri sebab kewenangan Pj bupati sangat lah terbatas. Kata ketua Grpk-ri sumsel
“Apalagi dalam hal merotasi jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten, harus ada pertimbangan tehnis dari BKN dan Izin dari Menteri Dalam Negeri. Kalau memang urgent, untuk mengisi jabatan yang kosong karena beberapa sebab. Jangan sampai Pj itu sendiri yang menjadi sumber masalah.Job fit – Dipaksakan oleh Pj. Bupati Lahat – Berhadapan dengan Rakyat Lahat
1. Anggaran nya tidak ada di APBD Lahat 2024 dgn berusaha menggeser anggaran lain
2. UU no 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada dan Surat Edaran Mendagri tidak boleh Mutasi ASN
3. Pj. Bupati Lahat menjabat tidak lama, tugasnya hanya meneruskan dan mengamankan kebijakan anggaran yg telah disah okeh DPRD Lahat bersama Bupati Lahat
4. Untuk mensukseskan Pilkada Lahat bukan dengan ikut bermain politik
Jadi apabila Pj. Bupati Lahat masih memaksakan rolling Penjabat Lahat yang nyata nyata tidak ada anggaran nya maka rakyat Lahat akan melakukan aksi besar besaran. Tegas saryono anwar yang berhasil aksi ngusir kejari lahat
Sumber. : A.H
Penulis : Julian
