Adminmedia
Lematangexpost.co.id || Empat Lawang Sumatera selatan.
Perhelatan akbar dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 14 Februari 2024 sudah berlalu,namun ternyata banyak meninggalkan cerita-cerita pilu dan menggores hati bagi para penyelenggara / badan adhoc yang dibentuk dan di SK kan oleh KPU hampir sebulan yang lalu,
Kamis 23 Februari 2024.
Melalui tim AKPI Aliansi Keluarga Pers Indonesia Sumatera selatan, menghubunggi Ketua PPS Desa Nibung melalui Pesan singkat WhatsApp nya Ketua PPS, terkonfirmasi dan kominikasi berjalan baik dan lancar, beberapa hal yang di ajukan pertanyaan pada ketua PPS Desa Nibung, semuanya di jawabnya dengan baik namun beliau menggellak atas pertanyaan yang di sampaikan.
Ketua PPS inisial (P)
menghellak atas tudingan melakukan pemotongan angaran dana KPU untuk OP, KPPS dan Panitia TPS dari 9 TPS yang ada di desa Nibung.
Jelas nya, itu semua tidak benar dan itu semua salah, dengan jelas ketua PPS menjawab melalui pesan singkat WhatsApp milik pribadi nya,
dan beliau sedikit memaksa kiranya Jurnalis dari Aliansi keluarga Pers Indonesia, mendapat informasi ini dari siapa dan siapa orang nya biar saya panggil dia. cetusnya (P) ketua PPS.
Berdasarkan inpormasi yang di di dapat dari anggota KPPS dan Panitia TPS, cerita miris yang diutarakan dan disampaikan oleh ( Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ) Desa Nibung kecamatan Lintang Kanan ini.
D dan B ( inisial ) seorang anggota KPPS dan bersama angota panitia TPS menceritakan kepada tim jurnalis AKPI, bahwa dana operasional yang mereka terima dari PPS di desanya beberapa hari sebelum hari pemilihan hanya sebesar 1400.000 untuk biaya OP KPPS per,TPS dan gaji 1000.000.00 satu juta rupia untuk angota panitia, sedangkan sebagaimana diketahui besaran dana operasional yang dikeluarkan KPU untuk KPPS di tiap TPS ( Tempat Pemungutan Suara ) nya sekitar Rp 4.xxx.000 sekian.
Tentu dengan perihal masalah dugaan adanya pemotongan Dana Operasional tersebut menjadi keluhan dan akhirnya menjadi buah bibir di kalangan masyarakat pasca proses pemilihan pileg pilpres tersebut.
“ Kami selaku anggota KPPS hanya menerima dana operasional tersebut sebesar 1400.000.00 ribu setiap TPS nya,“ Ucapnya kesal, belum lagi dana sewah Printerous/printer sebesar 500.000.00 lima ratus ribu rupia untuk Satu TPS, sebanyak 09 TPS yang ada di desa Nibung, juga menjadi mesteri.
Pun juga sebagaimana PPS di desa nya,bahwa dari PPK – dana operasional yang diterima yang di cairkan.
Akan tetapi sangat di sayangkan PPS melakukan penyunatan dari dana tersebut dengan bermacam- macam alasan sehingga total yang KPPS terima sangatlah minus.
Dalam hal ini tentu menjadi pertanyaan,bagaimana pertanggung jawaban dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Lintang Kanan, yang juga diduga turut terlibat melakukan pemotongan uang operasional KPPS yang dimaksudkan.
Dikatakan oleh D inisial. Juga kepada awak media ini, bahwa jumlah uang yang diterima oleh masing masing KPPS untuk setiap TPS nya sangat jauh berbeda dengan keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU.
“Di desa-desa yang lain semua sama,KPPS hanya,tapi di desa Nibung bahkan KPPS hanya menerima kisaran 1400.000.00 Satu juta empat ratus ribu saja” tambahnya kemudian.
Diketahui juga bahwa pada pileg pilpres 2024, ada 09 TPS yang tersebar di Desa untuk satu Desa-desa Nibung kecamatan Lintang Kanan Kabupaten Empat Lawang.
“ Jika saja setiap TPS dana nya dipotong, maka kemana saja anggaran tersebut, sedangkan yang kami ketahui dana operasional yang dari KPU itu semestinya mutlak punya kami KPPS,” lanjut D dan B, inisial.
Berharap dengan media ini agar bisa mengungkap dan memperjelas kemana saja aliran Dana operasional KPPS dan oknum siapa saja yang bermain dalam dugaan pemotongan dana operasional KPPS tersebut.
Selanjutnya, Kata Ketua DPD AKPI Sumatera selatan “Rino Triono, Sebagai mana beliau ketua Korwil di Wilaya 17 Kota Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan, segerah melakukan kordinasi langsung ke,dinas KPU Provinsi, terkait,i ihwal yang terjadi di lapangan oknum ketua PPK, PPS dan KPPS harus di tindak lanjut dan di audit ulang atas Pencairan dana operasional penyelengara pemilihan Umum Pilpers dan pilegeslatif yang diduga oknum ketua PPS nya bermain main dengan angaran dana KPU.
Kami akan terus mendalami serta berkoordinasi dengan KPU bila memang ditemukan adanya pemotongan dana tersebut maka tentu akan dikordinasikan juga dengan pihak penegak hukum. jelasnya ketua DPD AKPI Sum-sel. [Rilis/tim]
