Hasil Diskusi Pj Bupati Lahat Bersama Aliansi Rakyat Menggugat, Jika Tidak ada Evaluasi, UNRAS Akan Bertolak Demo ke MENDAGRI



Lahat, (L.E-Daerah) – Hasil rapat ruang Oproom Sekretariat Sekda Lahat, pada Jum’at tanggal 19 Januari 2024,Pj Bupati Lahat Muhammad Farid S.STP, M.Si menyampaikan, terimakasih atas masukan yang langsung dari Team Aliansi Rakyat Lahat Menggugat, dengan hadir disini juga untuk masyarakat Kabupaten Lahat, dan untuk Pemerintah khususnya terkait pengangkatan kepada desa (Kades).



“Undang seluruh Pjs Kepala Desa agar dapat diberikan pemahaman terkait, apa tugas dan fungsi jabatan seorang kepala desa tersebut,” ujarnya, dalam pidatonya Jum’at (19/01/2024).



Untuk itu, dijelaskan Muhammad Farid pengangkatan dan pelantikan Pjs kepala desa ada tenggang waktu, alias akan di Evaluasi seluruh kepala desa yang telah dilantik.



Termasuk, apabila ditemui baik kepala desa, maupun Camat nya kalau tidak ada ditempat berikan teguran. Dan, tidak ada tebang pilih,” pesan Pj Bupati Lahat untuk kepala BPMDesa Kabupaten Lahat


Caption : Aktivis senior Afrizal muslim dan juga selaku ketua GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan.

 

Afrizal muslim Mengatakan,SK SUDAH TERKONDISI PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2023 DAN SUDAH FIGHT PADA TANGGAL 30 DESEMBER.

KEMUDIAN MASI LANJUT PJ BUPATI BELIAU DATANG KE LAHAT DENGAN PERANGKAT OPD SEMUA SUDAH TERBENTUK,ARTINYA SECARA TIDAK LANSUNG KONDISI DEMIKIAN PERAN BESAR BPMD DALAM PENGANGKATAN 43 PJS KADES DI 16 KECAMATAN

UNTUK ITU APRIZAL MUSLIM MENEGASKAN AGAR PIHAK-PIHAK YANG BERPERAN DALAM PENERBITAN SK PENGANKATAN 43 PJS KADES INI UNTUK DI PERIKSA SEBAB DENGAN MUNCUL NYA INDIKASI PRAKTEK MONEY POLITIK 15 Juta SAMPAI 25 Juta PERLU DI USUT TUNTAS.Dan ini Harus menjadi langkah tegas yang harus di terapkan oleh PJ BUPATI UNTUK MENGGIRING PERSOALAN INI KE RANA HUKUM. MINIMAL ADA EFEK JERAH BAGI PARA PEJABAT DAN OPD.ANDAI BERANI BERMAIN MAIN DALAM KEPENTINGAN MASYARAKAT BANYAK.



berdasarkan hasil dari Pertemuan PJ BUPATI LAHAT Dengan Aliansi Rakyat lahat Menggugat jelas dapat ditarik akar masalahnya bahwa KATAKANLAH 100% PENGANGKATAN 43 PJS KADES TANPA REKOM DARI CAMAT BERDASARKAN HASIL MUSYAWARAH DAN KEPUTUSAN BPD SEBAGAI PENJELMAAN MASYARAKAT DESA UNTUK PENYAMBUNG TANGAN DAN SUARA RAKYAT DESA.BANYAK.Tegas Afrizal muslim selaku ketua GNPK-RI Provinsi Sumatera Selatan.



Sementara dari Pihak Aliansi Rakyat lahat Menggugat Kordinator Aksi Fauzi.Sandi dan Erwan Jelas bahwa tuntutan Aliansi mendesak agar pembatalan SK 43 PJS KADES YANG BARU DI LANTIK DAN JIKA TUNTUTAN INI MASIH BERJALAN SEBAGAI MANA YANG DI SAMPAIKAN OLEH PJ BUPATI LAHAT UNTUK MELAKUKAN EVALUASI,MAKA ALIANSI AKAN TERUS MENGGUGAT DAN TIDAK BERHENTI DI KABUPATEN TAPI AKAN MELANJUTKAN AKSI DAMAI INI KE GUBERNUR SUMSEL DAN MENTERI DALAM NEGERI,TENTU YANG BERINDIKASI PELANGGARAN HUKUM TETAP DI PROSES SESUAI PERATURAN PERUNDANGAN,”TUTUP APRIZAL MUSLIM.



(Tim/Julian)

  • Related Posts

    Fakta Persidangan : Bawaslu Akui Ada Pelanggaran, Potensi PSU Pilkada Lahat Terbuka Lebar

    LAHAT – Setelah mengikuti mendengar dan penelaah video prosesi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi beberapa hari lalu, maka Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Lahat 2024 yang berlangsung pada tanggal 27…

    Setelah Viral, Kadis DLH Empat Lawang Diduga Perintahkan Oknum ASN Memukul dan Mengancam Wartawan

      Empat Lawang, – Setelah video pemberian gaji petugas kebersihan melalui pintu belakang viral, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Empat Lawang diduga memerintahkan seorang oknum ASN untuk mengancam dan…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPD Sumsel, Menyoroti 21 Sekolahan Dasar Sekecamatan Muara Pinang, Diduga Mark’Up dan Memanipulasi Data Anggaran Dana BOS, KS, Sekolahan Dasar Sekecamatan Muara Pinang, Alergi Bertemu Wartawan

    Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) DPD Sumsel, Menyoroti 21 Sekolahan Dasar Sekecamatan Muara Pinang, Diduga Mark’Up dan Memanipulasi Data Anggaran Dana BOS, KS, Sekolahan Dasar Sekecamatan Muara Pinang, Alergi Bertemu Wartawan

    Proyek Siluman Gentayangan Tak Bertuan Kangkangi UU-KIP,  Peningkatan Jalan Sungai Hitam Desa Serambi  Penghubung Desa Mangun Sari Jarai Lahat

    Proyek Siluman Gentayangan Tak Bertuan Kangkangi UU-KIP,  Peningkatan Jalan Sungai Hitam Desa Serambi  Penghubung Desa Mangun Sari Jarai Lahat

    FOCUS GROUP DISCUSSION Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah Mengawal Kebijakan Menteri ESDM

    FOCUS GROUP DISCUSSION Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah Mengawal Kebijakan Menteri ESDM

    Kesbangpol Kota Pagar Alam, Peningkatan Legalitas Ormas LSM Dan  (Organisasi Kemasyarakatan)  Melalui Pembinaan dan Evaluasi Tim Terpadu Ormas dan Organisasi Media Tahun 2025

    Kesbangpol Kota Pagar Alam, Peningkatan Legalitas Ormas LSM Dan  (Organisasi Kemasyarakatan)  Melalui Pembinaan dan Evaluasi Tim Terpadu Ormas dan Organisasi Media Tahun 2025

    Novy Yasin, S.kg Melaksanakan Giat RESES di Wilayah Kecamatan Pebayuran

    Novy Yasin, S.kg Melaksanakan Giat RESES di Wilayah Kecamatan Pebayuran

    Ketua Divisi Organisasi Akpersi DPD Sumsel, Menilai Camat dan Kepala desa Kota Raya Tidak Harmonis Terkait 6 Perangkat Desa Diberhentikan Kepala Desa Kota Raya Pajar Bulan, Secara Sepihak Tampa Dasar Yang Jelas.

    Ketua Divisi Organisasi Akpersi DPD Sumsel, Menilai Camat dan Kepala desa Kota Raya Tidak Harmonis Terkait 6 Perangkat Desa Diberhentikan Kepala Desa Kota Raya Pajar Bulan, Secara Sepihak Tampa Dasar Yang Jelas.