Paripurna DPRD Dengarkan Pidato Kenegaraan Presiden HUT RI Ke-78 Bersama Forkopimda

Lubuklinggau -Wali Kota Lubuklinggau H SN Prana Putra Sohe bersama Wakil Wali Kota H Sulaiman kohar hadiri rapat paripurna mendengarkan pidato kenegaraan presiden RI dalam rangka HUT RI ke-78 di gedung paripurna DPRD Kota Lubuklinggau. Rabu (16/8).

 

Dalam kegiatan ini, rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Lubuklinggau H Rodi Wijaya didampingi Waka I Hendri Juniansyah dan Waka II Hambali Lukman.

 

Hadir langsung Kapolres Lubuklinggau AKBP Indra Arya Yudha, Kajari Riyadi Bayu, Kasim 0406 Mayor Inf Nur Sigit Prasetyo, Kepala Kantor Kemenag Lubuklinggau Abdul Haris, Kepala BNN Lubuklinggau AKBP Himawan Bagus Riyadi serta seluruh kepala OPD, Camat dan Lurah dilingkungan pemerintah Kota Lubuklinggau.

 

Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menyampaikan sebagai pemimpin untuk menghadapi pilihan kebijakan yang semakin sulit, dibutuhkan keberanian dan kepercayaan (public trust).

 

 

“Pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” ujarnya dalam pidato kenegaraannya.

 

Menjelang tahun kontestasi pemilihan umum (Pemilu) 2024, Presiden Jokowi juga berharap agar pertarungan politik nanti tetap diliputi kesantunan dari setiap tokoh dan masyarakat yang memeriahkannya.

 

Dalam pidatonya tersebut, Jokowi menyampaikan, untuk mencapai Indonesia emas, maka tantangan ke depan tidak mudah.

“Tantangan ke depan tidaklah mudah, pilihan kebijakan akan semakin sulit. Sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer,” ungkapnya.

 

Maka dari itu, Jokowi mengatakan, seorang pemimpin harus mempunyai public trust atau kepercayaan dari masyarakat agar kebijakan yang diterapkan bisa dijalankan dengan baik.

 

 

Lantaran, kepercayaan dari masyarakat tersebut dinilai sebagi faktor penentu berjalan atau tidaknya suatu kebijakan.

“Oleh sebab itu, menurut saya pemimpin itu, pemimpin itu harus punya public trust, karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan,” ungkap Jokowi.

“Faktor bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya suatu keputusan,” sambungnya.

 

Public trust tersebut, kata Jokowi, merupakan modal politik untuk memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia.

“Inilah adalah modal politik untuk memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia,” katanya.

 

Dikatakan Jokowi juga, bahwa seorang pemimpin juga memerlukan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa.

“Selain itu, seorang pemimpin juga membutuhkan dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa,” pungkasnya.(*)

  • Related Posts

    Tiga Band Ternama Hibur Warga Lubuklinggau, Rangkaian HUT Ke-23 Lubuklinggau

    LUBUK LINGGAU- Pemerintah Kota Lubuk Linggau menghadirkan 3 band ternama yakni Kangen Band, Bolo Kidul Band, dan Is Back Band. Dalam rangkaian HUT ke-23 Kota Lubuk Linggau tahun 2024 yang…

    KPU Lubuklinggau Tetapkan Nomor Urut Paslon Walikota, Pilkada 2024

    Lubuklinggau,- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau Rapat pleno terbuka, dalam rangka pengundian serta penetapan Nomor urut pasangan calon walikota dan wakil walikota lubuklinggau pada pilkada serentak 27 November 2024.…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Gelar Mancing Bersama dan Bukber di Demang Kenasin Resort dan Resto Tepian Sungai Lematang Prumahan Griya, Humas PT.Bukit Asam Tbk. Dan Sahabat Jurnalis Kab.Lahat.

    Gelar Mancing Bersama dan Bukber di Demang Kenasin Resort dan Resto Tepian Sungai Lematang Prumahan Griya, Humas PT.Bukit Asam Tbk. Dan Sahabat Jurnalis Kab.Lahat.

    DPP LSM BAKORNAS Resmi Melaporkan Dr.Rahmad Ade Irawan Pimpinan Klinik Syafa Medika rawat inap Pendopo Lintang, ke Polda Sumsel

    DPP LSM BAKORNAS Resmi Melaporkan Dr.Rahmad Ade Irawan Pimpinan Klinik Syafa Medika rawat inap Pendopo Lintang, ke Polda Sumsel

    Bupati dan Wabup Lahat Burzah Sarnubi dan Widya Ningsih, Sambangi RSUD Memastikan Peningkatan Pelayan Prima dan Efisien Serta kenyamanan Fasilitas di RSUD.

    Bupati dan Wabup Lahat Burzah Sarnubi dan Widya Ningsih, Sambangi RSUD Memastikan Peningkatan Pelayan Prima dan Efisien Serta kenyamanan Fasilitas di RSUD.

    Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Lahat dan Disperindag Kab lahat Sidak Ketersedian Pupuk Subsidi Di Kabupaten Lahat Masih Cukup & Harga Masih Relatif Stabil

    Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Lahat dan Disperindag Kab lahat Sidak Ketersedian Pupuk Subsidi Di Kabupaten Lahat Masih Cukup & Harga Masih Relatif Stabil

    (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang tindak pidana korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Tipikor Lemahnya Pengawasan Dinas Pendidikan Empat Lawang, Kepsek 2 SDN, 16-17,Kecamatan Muara Pinang Diduga  Selewengkan Dana BOS.

    (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang tindak pidana korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Tipikor Lemahnya Pengawasan Dinas Pendidikan Empat Lawang, Kepsek 2 SDN, 16-17,Kecamatan Muara Pinang Diduga  Selewengkan Dana BOS.

    Hebat.!! Tidak Tersentuh Hukum 3 Kepsek SD Negeri, 4-15-20, Diduga Kuat Rugikan Keuangan Negara,  Mark’Up LPJ  Harga Belanja Barang Dan Sarana Pemeliharaan Sekolah.

    Hebat.!! Tidak Tersentuh Hukum 3 Kepsek SD Negeri, 4-15-20, Diduga Kuat Rugikan Keuangan Negara,  Mark’Up LPJ  Harga Belanja Barang Dan Sarana Pemeliharaan Sekolah.