Agus Fatoni Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Sah!! Dilantik Jadi Pj Gubernur Sumsel

Palembang, Sumsel, Jakarta – Seputar LematangExpost.co.id

Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Agus Fatoni  menjadi Penjabat (Pj) gubernur Sumsel menggantikan Herman Deru yang masa jabatannya selesai 1 Oktober 2023.

“Sosok Pj Gubernur (Agus Fatoni), dia orang baik,” katanya usai berpamitan dari kantor Gubernur Sumsel, Jumat (29/9/2023).

Kepada seluruh SKPD dan ASN di lingkup Pemprov Sumsel, Herman Deru pun meminta semuanya untuk dapat membantu Agus Fatoni agar sukses sebagai Pj yang menggantikan dirinya.

Saya bilang backup bantu sebagai orang Sumsel, bantu agar dia (Agus Fatoni) sukses sebagai Pj,” pesannya.

Herman Deru menyakini bahwa Agus Fatoni akan tetap melanjutkan program dan rencana semasa dirinya memimpin sebagai Gubernur Sumsel dalam membangun daerah. Namun, jika Agus Fatoni ingin melakukan improvisasi, pria yang akrab disapa HD ini pun tidak mempermasalahkannya karena dia mempunyai kewenangan.

Tapi jika dia (Agus Fatoni) mau improvisasi tentu dia punya kewenangan,” ujarnya.

Pelantikan Pj Gubernur Sumsel akan dilaksanakan serentak dengan pelantikan Pj Gubernur Kalimantan Timur. Pelantikan dilakukan di Sasana Bhakti Praja (SBP) Lantai 3 Gedung C, Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat pada Senin, 2 Oktober 2023.

Undangan pelantikan untuk Pj Gubernur Sumsel pun sudah disebar. Dalam surat undangan, anggota DPR dan DPD RI Dapil Sumsel diundang, Ketua DPRD bersama Forkopimda Sumsel, serta Bupati dan Wali Kota se-Sumsel ikut diundang.

Anggota DPR RI dari Dapil Sumsel I Ishak Mekki mengatakan bahwa dirinya sudah menerima undangan pelantikan untuk Pj Gubernur Sumsel. Namun, lanjutnya, dalam undangan itu tidak disebutkan siapa Pj yang akan dilantik.

“Alhamdulillah dapat (undangan) tanggal 2 Oktober 2023 ini. Kalau dalam undangan tidak disebut (nama pj). Isinya pelantikan Pj Gubernur Sumsel bersamaan dengan Pj Gubernur Kaltim,” katanya.

  • Related Posts

    SKK Migas Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Gelar acara Buka Bersama Dengan Forum Jurnalis Migas Sumatera Selatan (FJM Sumsel

    Palembang – Bertempat di Hotel Aston Palembang Selasa 18/3/2025 Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) Gelar…

    Adanya Indikasi Korupsi Dana BOS Tahun 2022-2023, Kepsek SMAN 5 Lubuklinggau Dilaporkan GMPK ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau

    Lubuklinggau,- Ketua DPD Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) layangkan laporan ke Kejaksaan Negeri Lubuklinggau, atas dugaan indikasi korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun 2022-2023 di SMAN 5 Kota Lubuklinggau.…

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    You Missed

    Gelar Mancing Bersama dan Bukber di Demang Kenasin Resort dan Resto Tepian Sungai Lematang Prumahan Griya, Humas PT.Bukit Asam Tbk. Dan Sahabat Jurnalis Kab.Lahat.

    Gelar Mancing Bersama dan Bukber di Demang Kenasin Resort dan Resto Tepian Sungai Lematang Prumahan Griya, Humas PT.Bukit Asam Tbk. Dan Sahabat Jurnalis Kab.Lahat.

    DPP LSM BAKORNAS Resmi Melaporkan Dr.Rahmad Ade Irawan Pimpinan Klinik Syafa Medika rawat inap Pendopo Lintang, ke Polda Sumsel

    DPP LSM BAKORNAS Resmi Melaporkan Dr.Rahmad Ade Irawan Pimpinan Klinik Syafa Medika rawat inap Pendopo Lintang, ke Polda Sumsel

    Bupati dan Wabup Lahat Burzah Sarnubi dan Widya Ningsih, Sambangi RSUD Memastikan Peningkatan Pelayan Prima dan Efisien Serta kenyamanan Fasilitas di RSUD.

    Bupati dan Wabup Lahat Burzah Sarnubi dan Widya Ningsih, Sambangi RSUD Memastikan Peningkatan Pelayan Prima dan Efisien Serta kenyamanan Fasilitas di RSUD.

    Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Lahat dan Disperindag Kab lahat Sidak Ketersedian Pupuk Subsidi Di Kabupaten Lahat Masih Cukup & Harga Masih Relatif Stabil

    Unit Pidsus Sat Reskrim Polres Lahat dan Disperindag Kab lahat Sidak Ketersedian Pupuk Subsidi Di Kabupaten Lahat Masih Cukup & Harga Masih Relatif Stabil

    (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang tindak pidana korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Tipikor Lemahnya Pengawasan Dinas Pendidikan Empat Lawang, Kepsek 2 SDN, 16-17,Kecamatan Muara Pinang Diduga  Selewengkan Dana BOS.

    (PP) Nomor 43 Tahun 2018 Tentang tindak pidana korupsi, UU Nomor 31 Tahun 1999, Tentang Tipikor Lemahnya Pengawasan Dinas Pendidikan Empat Lawang, Kepsek 2 SDN, 16-17,Kecamatan Muara Pinang Diduga  Selewengkan Dana BOS.

    Hebat.!! Tidak Tersentuh Hukum 3 Kepsek SD Negeri, 4-15-20, Diduga Kuat Rugikan Keuangan Negara,  Mark’Up LPJ  Harga Belanja Barang Dan Sarana Pemeliharaan Sekolah.

    Hebat.!! Tidak Tersentuh Hukum 3 Kepsek SD Negeri, 4-15-20, Diduga Kuat Rugikan Keuangan Negara,  Mark’Up LPJ  Harga Belanja Barang Dan Sarana Pemeliharaan Sekolah.